oleh

Sultan Minta Aparat Tindak Pelaku Perusakan

YOGYAKARTA – Pasca unjuk rasa menolak Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berlangsung ricuh di Malioboro (9/10/2020), Gubernur Sultan Hamengku Buwono X melarang ada kegiatan unjuk rasa di Yogyakarta.

“Sekarang tidak perlu ada demo lagi. Sudah cukup,” kata Gubenur kepada wartawan di Kepatihan, pagi ini (9/10/2020).

Bahkan, Sultan meminya aparat kepolisian menindak secara pidana terhadap pelaku perusakan karena sengaja melakukan anarki.

BACA JUGA : UGM Kampanye Pakai Masker dan Cuci Tangan

Sultan menegaskan, pihak yang dimaksud melakukan tindak pidana adalah pelaku perusakan. Siapapun yang merusak fasilitas milik orang lain dikenai sangsi pidana.

“Saya tidak tahu siapa orang itu. Kalau pelaku nggak diproses hukum, nanti ada kekerasan. Anarki terjadi lagi,” kata Sultan melihatkan wajah serius.

Seperti diberitakan, pada Kamis malam setelah unjukrasa yang berakhir ricuh, Sultan menyatakan  masyarakat Yogyakarta tidak pernah memiliki itikad membangun anarki untuk aktifitas yang dilakukan kelompok kelompok masyarakat.

BACA JUGA : UMBY Menuju Top 100 World Class University

Sultan menegaskan bukan karakter warga Yogyakarta  berbuat anarkis di kota sendiri.

Saat ditanya tentang  nilai kerusakan dalam rupiah, Sultan mengatakan baru akan menggelar rapat siang ini. Nanti akan diinventarisir.

Kepastian tersebut masih menunggu laporan Walikota Haryadi Suyuti dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. (mkj/asa)

Komentar

REKOMENDASI UNTUK ANDA