oleh

Rencana, Banpres Produktif Usaha Mikro Dilanjutkan 2021

BERITA649.COM – Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN),  Budi Gunadi Sadikin mengatakan program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro terserap Rp 26,48 triliun.

“Atau 91,94 persen dari pagu anggaran Rp 28,82 triliun per 2 Desember 2020,” kata Budi.

Dana hibah Rp 2,4 juta bagi pelaku usaha mikro kecil memberi kontribusi besar penyerapan secara keseluruhan pada enam program di klaster UMKM. Angkanya Rp 101,07 trilun, atau 87,26 persen dari pagu anggaran Rp 115,83 triliun.

Bantuan tersebut telah memberi dorongan bagi pelaku usaha mikro kecil untuk bertahan,  beradaptasi dan berinovasi pada masa pandemi.

BACA JUGA: Kedisiplinan Protokol Kesehatan Turun Drastis

Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bersama Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong realisasi penyerapan anggaran program banpres.

“Rencananya program ini akan diteruskan dan dapat diperluas cakupannya pada tahun depan,” terang Budi.

Seperti diberitakan, sejak diluncurkan 24 Agustus 2020, Banpres Produktif Usaha Mikro  sudah diberikan kepada 11 juta pelaku usaha dalam 27 tahap.  Sasaran penerima sebanyak 12 juta pelaku usaha.

Tiga daerah penerima terbanyak banpres meliputi Jawa Barat (1.223.010), Jawa Timur 1.534.287, dan Jawa Tengah 1.530.021.

Sementara pagu program PEN pada kluster kementerian sebesar Rp 70,67 triliun telah direalisasikan Rp 36,47 triliun atau 51,61 persen.

Manfaat  kluster  dirasakan melalui program padat karya yang diberikan kepada 2,18 juta pekerja; insentif perumahan yang telah tersalurkan 12.904 unit; stimulus pariwisata, persiapan program food estate dan perbaikan lingkungan hidup, DAK Fisik, dan bantuan lain yang sifatnya darurat.

Perhatian pemerintah mendorong dan melindungi sektor usaha melalui insentif usaha dengan pagu Rp 120,6 triliun juga telah terealisasi Rp 46,82 triliun atau 38,82 persen.

Pembiayaan korporasi yang memiliki alokasi anggaran Rp 62,22 triliun sudah disalurkan Rp 2 Triliun, atau 3,22 persen yang digunakan untuk program penjamin kredit korporasi agar dapat menunjang kebutuhan korporasi.

Terakhir, sektor kesehatan telah melakukan penyerapan Rp 41,66 triliun atau 42,83 persen dari alokasi anggaran Rp 97,26 Triliun.

Alokasi sektor kesehatan meliputi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit; puskesmas dan laboratorium di seluruh daerah.

Lalu insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah; santunan kematian tenaga kesehatan; anggaran untuk gugus tugas COVID-19; dan insentif bea masuk serta pajak pertambahan nilai (PPN) untuk alat dan produk kesehatan. (ad/asa)

 

Komentar

REKOMENDASI UNTUK ANDA