oleh

Pemerintah Sebaiknya Evaluasi Proses Pilkada

SLEMAN – Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi tahapan penyelenggaraan pilkada yang dijadwalkan  9 Desember 2020. Evaluasi bukan sekadar administratif, tetapi ketaatan terhadap protokol kesehatan proses pilkada.

“Jika mengamati media massa akhir-akhir ini, perilaku masyarakat semakin bebas. Penularan Covid-19 semakin ganas yang bisa mengakibatkan jatuhnya korban mulai pejabat  sampai masyarakat,” kata Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Dr Wawan Mas’udi seperti dilansir ugm.ac.id (17/9/2020).

Perlu ada evaluasi secara menyeluruh. Misalnya tentang risiko jika dilanjutkan. Apakah justru memunculkan klaster baru  penularan Covid-19.

BACA JUGA : DIY Tuan Rumah Pacuan Kuda, Peserta Wajib Swab

Jika hasil evaluasi visible, bisa dilanjutkan dengan pengetatan perilaku. Namun, bila hasil evaluasi memperlihatkan risiko pandemi sangat tinggi, pilkada bisa ditunda.

Bisa juga dibuat model klaster berdasarkan tingkat keparahan penularan Covid-19. Ada klaster  zona merah, zona kuning, zona hijau dan zona oranye.

Lalu bisa dibedakan,  klaster yang harus ditunda, klaster daerahyang diperbolehkan melaksanakan pilkada.

“Proses pendaftaran  saja sudah memprihatinkan. Banyak mengabaikan protokol kesehatan,” kata Wawan.

BACA JUGA : BREAKING NEWS: 4 Anggota DPRD DIY Tertular Covid-19

Misalnya masih melakukan arak-arakan dalam proses pendaftaran. Juga masih ada pengumpulan massa dalam jumlah banyak.

Kata Wawan, ada beberapa protokol kesehatan yang dilanggar. Sayangnya, sanksi pelanggaran tidak kuat ditegakkan. Pelanggaran seharusnya tidak hanya dibicarakan. Tetapi, harus  ada tindakan yang bersifat ekplisit terhadap pelanggar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pilkada harus membuat parameter yang digunakan untuk melakukan evaluasi tahapan pilkada. Bukan parameter politik, tetapi parameter risiko kesehatan. (#)

penulis: asa | editor: sauki adham

 

Komentar

REKOMENDASI UNTUK ANDA