oleh

Kesaksian Afnan Hadikusumo, Rekomendasi DPD RI Diabaikan

BERITA649.COM –  Bagaimana peran DPD RI dalam pembahasan RUU Cipta Kerja?  DPD RI hanya dillibatkan dalam menyampaikan pendapat mini pasca penghantaran dari pemerintah.

“Materinya hanya dibatasi menyangkut kepentingan daerah,” kata Anggota MPR RI, M Afnan Hadikusumo pada acara Sosialisasi Empat Pilar Bernegara di RM Parangtritis, Bantul (6/11/2020).

Acara ini diselenggarakan MPR bekerjasama Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Kabupaten Bantul.

Dalam pendapat mini,  DPD RI menyampaikan  UU Cipta Kerja agar diimplementasikan dengan  memperhatikan  prinsip otonomi daerah sesuai Pasal 18 UUD 1945.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan investasi.

BACA JUGA: Soal Vaksin, Masyarakat Tidak Perlu Resah

Kewenangannya mengatur dana publik, sekaligus menginvestasian ke asset yang luas dan beragam. Peran tersebut diharapkan mampu memberi dampak positif bagi pembangunan dan kemajuan daerah.

Kata Afnan, DPD juga meminta pemerintah tetap melibatkan masyarakat hukum adat dalam rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang beririsan dengan kepemilikan tanah ulayat atau tanah adat.

Pelibatan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah akan mengurangi kasus pertanahan yang terjadi hampir di seluruh daerah.

“Sehingga pengaturan pertahanan merupakan keharusan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah,” jelas Afnan, cucu Pahlawan Nasional Ki Bagus Hadikusumo.

Tapi, dalam perjalanan pembahasan, rekomendasi DPD RI diabaikan. Konten UU Ciptaker yang sekarang sudah disahkan oleh presiden, lebih ke arah resentralisasi.

BACA JUGA: 6 Jam, Terjadi 85 Gempa Fase Banyak

“Ini bertentangan dengan semangat desentralisasi sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” beber Afnan.

Afnan membenarkan upaya desentralisasi telah menciptakan raja-raja kecil di daerah, sehingga marak terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses perijinan di daerah.

Tetapi dengan memindahkan kewenangan di pusat,  hanya akan memindahkan raja kecil di lembaga teknis yang mengurusi perijinan.

Afnan menilai pembahasan RUU Cipta Kerja kurang partisipatif, tidak transparan, serta tergesa-gesa disahkan. Sehingga wajar jika banyak pihak melakukan penolakan pengesahan UU Cipta Kerja.

“Jika investor berbondong-bondong  berinvestasi di Indonesia, ciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Perkuat lembaga anti korupsi. Sehingga para investor percaya berinvestasi di Indonesia akan aman dan mendatangkan keuntungan,” ujarnya. (nik/asa)

 

Komentar

REKOMENDASI UNTUK ANDA