oleh

Kerugian Kerusuhan Sebesar Rp 750 Juta

YOGYAKARTA – Pemprov DIY intens melakukan komunikasi dengan DPRD DIY. Setelah shalat Jumat siang tadi, kembali digelar pertemuan di Kepatihan. Rapat koordinasi dipimpin langsung Gubernur Sultan Hamengku Buwono X.

Pertemuan membahas berbagai persoalan, termasuk membiacarakan aksi perusuh. Juga menyatukan persepsi tentang kericuhan pada unjuk rasa menolak Undang Undang Cipta Kerja (8/10/2020).

Gubernur Sultan Hamengku Buwono secara tegas menyatakan akan melakukan tuntutan hukum terhadap pelaku kerusuhan dalam aksi menolak Undang Undang Cipta Kerja. Para pelaku kerusuhan akan dipidanakan.

BACA JUGA : Pesantren COVID-19, Tempat Isolasi Warga Muhammadiyah

Sultan mengatakan kerusuhan  sengaja dirancang  oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Pasalnya, mahasiswa, pelajar dan buruh yang melakukan unjuk rasa sudah menyelesaikan dialognya secara baik-baik di DPRD DIY.

Namun, ada sekelompok orang tidak diketahui asal-usulnya tetap tidak mau meninggalkan lokasi. Sultan enggan menyebut identitas kelompok yang dimaksud.

“Alhamdulillah, ada persepsi sama menyikapi kejadian di Malioboro,” kata Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana kepada BERITA.649.com.

Rapat koordinasi juga membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk pemulihan. Misalnya rencana memperbaiki semua kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah orang-orang tak bertanggung jawab.

BACA JUGA: Mari, Jaga Keluarga dengan Gerakan 3M

Berdasarkan estimasi sementara, total kerugian akibat kericuhan aksi sebesar Rp 750 juta. Eksekutif dan legislatif menyepakati kerusakan tersebut akan diperbaiki secepatnya.

Selain itu, rakor juga sepakat mengambil tindakan hukum kepada siapa saja yang memenuhi unsur hukum. Sementara peserta aksi yang dibebaskan malam ini akan dilakukan pembinaan.

Huda tidak menyebutkan jumlah peserta aksi yang dibebaskan. Tapi, jumlahnya lebih banyak daripada yang memenuhi unsur pidana. (aza/asa)

 

Komentar

REKOMENDASI UNTUK ANDA