oleh

Jangan Hanya Berputar untuk Membiayai Kegiatan Pemda

BERITA649.COM – Fefocussing anggaran yang sedang dilakuka seluruh SKPD di DIY harus mampu menekan pandemi COVID-19. Menekan penambahan kasus COVID-19 harus dijadikan indikator penggunaan anggaran yang bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT).

“APBD DIY tahun 2021 menganggarkan Rp 66,9 miliar untuk penanganan COVID-19 dalam biaya tak terduga,” kata Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana kepada BERITA649.COM, hari ini.

Huda menambahkan, Sekda DIY berdasarkan arahan Kementrian Keuangan mengeluarkan edaran untuk menambah alokasi anggaran penanganan COVID-19 dalam BTT sebesar 8 persen dari setiap SKPD, atau setara nominal kurang lebih  Rp 125 miliar.

Artinya, tambahan anggaran hasil refocusing,  BTT menjadi Rp 191 miliar untuk penanganan COVID-19. Digunakan antara lain untuk vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, pencegahan, dukungan posko COVID-19.

Harus ada indikator yang jelas dan mudah dinilai terkait penggunaan anggaran ini. Yaitu penurunan kasus harian COVID 19 secara signifikan dalam tahun 2021 dan seterusnya.

Jangan sampai indikator keberhasilan sekadar terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran. Sementara kasus COVID-19 di DIY tetap tinggi.

Huda mengungkapkan, terkendalinya kasus virus corona akan menjadi kunci perbaikan perekonomian yang sedang terpuruk.

Program-program yang dilaksanakan harus tepat sasaran dan efisien, sehingga belanja anggaran akan memberi dampak langsung bagi pengendalian kasus dan perbaikan ekonomi.

Dewan mengapresiasi turunnya kasus COVID-19 di PTKM tahap 3. Dari sekitar 320 kasus harian di PTKM tahap 1 menjadi sekitar 200 kasus per hari di PTKM tahap 3.

“Tapi kasus ini masih tetap saja tinggi sehingga perlu dilakukan lanjutan PTKM tahap 4,” saran politisi PKS ini.

FPKS  minta  program 3T dilaksanakan secara efektif, termasuk tindakan berikutnya. Contohnya, tracing harus dilakukan masif sesuai arahan dan perencanaan secara epidemologi.

Setelah tracing, testing juga harus ditindaklanjuti dengan penanganan masif. Jangan hanya mengandalkan rumah sakit tanpa menekan angka penularan.

Penggunaan anggaran harus mendukung berbagai kegiatan pencegahan desa atau dusun, rumah sakit, laboratorium.

Semua pihak strategis dan membantu penurunan kasus perlu mendapat alokasi. Jangan hanya berputar untuk membiayai kegiatan pemda.

“Kami lebih suka anggaran ini terserap besar atau habis. Tetapi kasus dapat ditekan seminimal mungkin daripada anggaran diirit irit agar sisa dan bisa dipakai atau dikembalikan lagi ke dinas dinas, tetapi kasus tetap tinggi,” ujar Huda. (aza/asa)

 

Komentar

REKOMENDASI UNTUK ANDA