oleh

Hasil Evaluasi Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta

YOGYAKARTA – Kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta akan menjadi percontohan penegakan kawasan tanpa rokok (KTR).

Program tersebut merupakan implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Wakil Walikota Heroe Poerwadi menegaskan kantor pemerintahan di Pemkot Yogyakarta, Pemprov DIY dan intansi vertikal di Kota Yogyakarta tidak boleh menjual, promosi dan merokok.

“Itu ketentuannya,” kata Heroe pada acara Focus Group Discussion (FGD) tentang monitoring dan evaluasi KTR di Hotel Malioboro, 6 April 2021.

Pemkot Yogyarakarta sudah memberi waktu selama satu tahun untuk sosialisasi Perda KTR. Artinya, Perda 2/2017 seharusnya sudah berlaku sejak 2018.

BACA JUGA: Gajian, Bupati Sunaryanta Traktir Tenaga Harian Lepas se-Gunungkidul

“Perda ini harus sudah ditegakkan,” imbuhnya.

Kawasan tanpa rokok meliputi antara lain, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah.

Lalu, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. Perkantoran pemerintah menjadi salah satu tempat kerja dan tempat umum.

Wawali meminta KTR ditegakkan.  Kantor kemantren dan kelurahan jadi contoh terlebih dulu.

Lantas, bagaimana hasil monitoring dan evaluasi?  Ternyata, tingkat kepatuhan KTR di kemantren dan kelurahan masih rendah. Indikatornya masih ditemukan puntung rokok dan asbak di ruang perkantoran.

BACA JUGA: Wawali Ajak Warga Yogyakarta Sukseskan Pendataan Keluarga

Meski sebenarnya, merokok di perkantoran diperbolehkan. Lokasinya  di tempat khusus merokok yang terbuka.

Pemkot Yogyakarta juga mendorong kampung deklarasi bebas asap rokok. Berdasarkan catatan Pemkot Yogyakarta,  sekitar 230 RW telah deklarasi bebas asap rokok.

Bahkan, Pemkot Yogyakarta akan memperluas KTR di kawasan Malioboro.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, Bayu Laksmono mengatakan penegakan perda KTR telah menjangkau organisasi perangkat daerah, kemantren dan kelurahan.

Bayu mengakui masih ditemui merokok sembarangan.

“Kalau ada temuan yang merokok sembarangan, kami tegur dan buat surat pernyataan tidak merokok,” katanya.

Nah, pada Ramadhan kali ini, pasar murah dilarang menggandeng sponsor, iklan dan penjualan rokok. (aza/asa)

Komentar

REKOMENDASI UNTUK ANDA