oleh

Dekan Fakultas Hukum UMY: Ada Kesalahan Berpikir pada Asimilasi Narapidana

BANTUL – Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Trisno Raharjo SH MHum mengatakan  mekanisme kontrol mantan narapidana, termasuk sosialisasi kepada masyarakat perlu dikaji kembali.

“Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat,” kata Trisno, hari ini ( 16/4/2020).

Seperti diketahui, pelepasan napi merupakan program asimilasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk menekan penyebaran Covid-19. Namun, sekeluar dari lembaga pemasyarakatan, para napi malah bikin ulah di mana-mana.

TRISNO RAHARJO

Masyarakat belum menerima informasi cukup mengenai narapidana yang bebas. Sangat dimaklumi bila pelepasan narapidana membuat resah masyarakat. Trisno yang dikenal sebagai pakar hukum ini mengatakan harus ada penjelasan mengenai alasan secara detil dan terperinsi mengenai pembebasan narapidana.

Pemerintah dan kepolisian harus bisa menjamin ketentraman masyarakat,  juga narapidana yang bebas. Itulah sebabnya, lembaga berwenang harus berkoordinasi dengan perangkat desa. Misalnya tentang identitas napi yang baru saja dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan.

“Juga disampaikan secara jelas  tindakan kejahatan orang tersebut ketika dipenjara. Hal ini dilakukan guna meningkatkan proses pengawasan di tingkat bawah,” kata Trisno.

Negara harus menjamin kehidupan  narapidana yang dibebaskan. Mereka harus dipastikan memiliki keluarga dan  tempat penampungan bila tidak memiliki keluarga. Jika tidak ada tempat tinggal, sama saja tidak sejalan dengan tujuan asimilasi untuk menyelamatkan tahanan agar tidak terkena wabah Covid-19.

Lalu dana yang dianggarkan untuk keperluan lapas segera dialihkan untuk membiayai kehidupan napi yang dibebaskan. Trisno menyebut ada kesalahan berpikir. Pemerintah menganggap dikeluarkannya narapidana, negara akan hemat. Padahal, anggaraan tersebut seharusnya bisa digunakan bagi narapidana yang bebas.

 

Komentar

REKOMENDASI UNTUK ANDA