Sepuluh Anggota DPD RI Inisiasi Ajukan Judicial Review UU Minerba

YOGYAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berencana mengajukan judicial review Undang Undang Pertambangan dan Batu Bara (UU Minerba) yang baru saja disahkan DPR RI. Adalah Anggota DPD RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, HM Afnan Hadikusumo yang menginformasikan rencana pengajuan uji materi UU Minerba.

“Bismillah. Kami sedang menyiapkan semuanya. Mohon doa restu dan dukungannya agar semua berjalan lancar,” kata Afnan kepada Berita649.Com, malam ini (16/5/2020).

AFNAN HADIKUSUMO

Afnan adalah satu dari sepuluh inisiator yang menggagas perlunya dilakukan uji materi UU Minerba. Kapan judicial review dilakukan? Afnan belum bisa memastikan. Karena sedang ditangani komite yang menangani sumber dalam alam. Termasuk menyusun materi berkaitan aspek prosedural dan substansial. Setelah semuanya selesai, masih akan dibawa dalam sidang paripurna untuk disahkan menjadi keputusan bersama semua anggota.

Seperti diketahui,  DPR RI menyetujui Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba menjadi undang undang pada sidang paripurna, 12 Mei lalu. Delapan fraksi menyatakan setuju UU Minerba.
Yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra,  Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Sementara hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak.

“Tunggu tanggal mainnya. Kami di DPD RI akan mengajukan judicial review UU Mineral Batubara ke Mahkamah Konstitusi,” kata Afnan serius.

 

Author: asa

Tinggalkan Balasan