Pemkot Yogyakarta Hapus Denda PBB

Maaf, anda menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 1994-2018? Jangan khawatir. Pemerintah Kota Yogyakarta bakal melakukan pemutihan denda. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena batas waktu program penghapusan PBB sampai akhir Agustus 2019.

—————–

PROGAM ini bakal digarap  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.  Program penghapusan denda mengacu  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang PBB Pedesaan dan Perkotaan.

“Program ini hanya berlaku pada bulan Agustus untuk tahun ini,” terang Sekretaris Daerah Titik Sulastri pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan PBB-P2 di Grha Pandawa Balaikota Yogyakarta, 18 Juli lalu.

Pemerintah berharap penghapusan tunggakan denda PBB  bisa dimanfaatkan masyarakat.  Para pemangku wilayah segera mensosialisaskan sekaligus meminta warganya segera membayar PBB.

Lantas,  bagaimana cara pembayaran? Ini penjelasan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Wasesa. “Caranya sangat mudah,” kata Wasesa.

Wajib pajak bisa mendatangi bank yang ditunjuk untuk membayar PBB.  Menunjukkan nomor objek pajak (NOP). Petugas teller akan memperlihatkan rincian PBB. Denda otomatis akan hilang. Wajib pajak hanya membayar biaya pajak pokok. Tidak perlu membayar denda.  Pembayaran  bisa dilakukan di Bank BPD DIY, Bank Rakyat Indonesia, BNI dan Pos Indonesia.

BKAD menyebutkan, sampai tahun ini terdapat 282.976 wajib pajak. Nilai denda sebesar Rp 27 miliar. Tunggakan pokok PBB Rp 75 miliar. ***