Atasi Sulitnya Usus KDRT, Pemkot Yogyakarta Gandeng Konselor

Anda wanita tinggal di Kota Yogyakarta, dan sedang mengalami menjadi korban kekerasan? Jangan khawatir, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membuka pos pengaduan berbasis online.  Anda cukup download aplikasi bernama SIKAP di Jogja Smart Service (JSS). Lalu, tuangkan keluhan dan persoalan Anda.

——————

SIKAP akronim dari Sistem Informasi Aduan Kekerasan dan Perempuan. Aplikasi ini mempercepat proses pelaporan terjadinya kekerasan yang dialami warga Kota Yogyakarta. Khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Layanan pengaduan ini dapat diakses dengan sangat mudah melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS).

Mengapa layanan ini harus dijalankan?  Wakil Walikota Heroe Poerwadi mengatakan, aplikasi SIKAP merupakan terobosan baru untuk mewadahi warfga Yogyakarta yang sedang menanggung persoalan keluarga.

“Bagaimana layanan ini bisa membangun kota Yogyakarta tanpa ada kasus kekerasan,” kata Heroe Poerwadi pada acara peluncuran SIKAP di Balaikota Timoho, 30 Juni lalu.

Warga Kota Yogyakarta menyambut baik terobosan tersebut. Kata Tri, misalnya. Penggerak PKK di Kecamatan Ngampilan ini berharap SIKAP bisa menjadi media solutif bagi penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

“Tentu kita semua tidak menghendaki adanya KDRT. Tapi, misalnya ada, segera diselesaikan. Dan, SIKAP mudah mudahan menjadi  jalan keluarnya,” kata Tri.

Pemerintah Kota Yogyakarta akan terus memaksimalkan produk teknologi modern untuk menciptakan layanan kepada masyarakat. Outputnya adalah masyarakat lebih mudah mengakses fasilitas layanan dari pemerintah. Termasuk bisa mengatasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Edy Muhammad mengatakan aplikasi SIKAP untuk melengkapi layanan pengaduan sebelumnya. Edy berharap aplikasi  bisa memberi kemudahan dan kecepatan pelaporan kejadian KDRT di masyarakat.

Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti Satuan Tugas Siap Gerak atas Kekerasan (SIGRAK). Selanjutnya SIGRAK bersama konselor akan melakukan asesment kepada korban. Konselor bertugas menggali bukti terjadinya tindak kekerasan. Jika  berkaitan trauma fisik, proses yang akan dilakukan adalah membawa korban ke Puskesmas terdekat.

“Kami telah menggandeng konselor dari psikolog dan hukum,” terang Edy.

Edy mengakui Pemkot Yogyakarta kesulitan mengusut kasus kekerasan. Penyebabnya adalah kurangnya barang bukti. Nantinya, konselor hukum akan bertugas mendampingi korban untuk melakukan pelaporan kepada polisi.  Juga akan  menjamin keamanan korban dengan merujuk di rumah aman.

Prosesnya, dua jam setelah laporan masuk, aduan sudah bisa direspon konselor dan SIGRAK.  Menekan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Dina Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan  Perempuan dan Anak telah mengandeng sejumlah pihak. Antara lain PKK dan Forum Anak di setiap kelurahan.***